JAKARTA | Menjamurnya aktivitas tambang ilegal dinilai akibat banyaknya keterlibatan oknum aparat dan politisi yang jadi penyokong atau beking. Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Letjen (Purn) Bambang Suswantono mengatakan, tanpa adanya beking, para penambang ilegal tidak akan berani melakukan penggalian di lapangan.
"Setelah dijajaki di lapangan, mereka (penambang ilegal) punya beking aparat. kalau tidak ada aparat, dia tidak akan berani," ungkap Bambang di Jakarta, dikutip Minggu (24/12).
Untuk memberantas keterlibatan beking, sambung Bambang, pihaknya tengah merampungkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pertambangan ilegal. Satgas tersebut bernaung di bawah Kementerian Polhukam, yang di dalamnya bakal menggandeng lintas kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri.
"Kita sengaja melibatkan beberapa teman-teman kita dari TNI, Polri, Kejaksaan dan sebagainya. Dibutuhkan suatu operasi yang gabungan," jelasnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pakar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin, Abrar Saleng. Menurutnya, selain oknum aparat, tambang ilegal juga disinyalir disokong oleh oknum politisi.
"Maraknya tambang ilegal karena adanya beking. Bisa politisi, bisa tentara, bisa polisi. Sekarang ini ada orang melakukan tambang ilegal diawasi oleh aparat. Biasanya pencuri ditangkap, ini justru diawasi," tegasnya.
Kehadiran beking membuat langkah penegakan hukum terhadap tambang ilegal menjadi tebang pilih. Sehingga tidak hanya merugikan negara, tetapi juga investor.
Kasus penambangan ilegal kerap terjadi di area yang sudah ada pemiliknya, di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah. Bahkan sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kalau lawan dihajar kalau teman dirangkul meskipun dia sama-sama ilegal. Justru tambang yang sudah punya izin diganggu. Ada perusahaan tambang nikel di Sulawesi yang sudah jadi PSN dan ada smelter, wilayahnya digasak oleh penambang-penambang ilegal,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar